Makalah Lembaga Keuangan Internasional

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang atas limpahan rahmat, karunia dan taufik-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Lembaga Keuangan Internasional ini dapat diselesaikan.

Dalam pembuatan makalah ini, kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.Hj.Heriberta,SE.ME. selaku dosen pembimbing kami yang telah berkenan mengizinkan pembuatan makalah ini. Selain itu, ucapan terimakasih juga kami tujukan kepada kedua orang tua dan teman-teman kami yang telah memberikan doa, dorongan, serta bantuan kepada kami sehingga makalah ini dapat kami selesaikan.

Penyusunan makalah ini, walaupun masih jauh dari kesempurnaan tetapi saya sangat berharap semoga makalah ini memberikan manfaat bagi pembaca. Saya juga menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan baik dari segi penulisan maupun dari segi konteksnya.

Oleh karena itu saya sangat berharap akan masukan berupa kritik dan saran yang mungkin bisa membantu penulis dalam penyusunan makalah selanjutnya sehingga menjadi lebih baik.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Jambi,  11 Mei 2018

 Penulis

                                                                                    Kelompok 11

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.. i

KATA PENGANTAR.. ii

DAFTAR ISI. iii

BAB I PENDAHULUAN.. 1

1.1        Latar Belakang. 1

1.2        Rumusan Masalah. 1

1.3        Tujuan Penelitian. 2

BAB II PEMBAHASAN.. 3

2.1        Pengertian Lembaga Keuangan. 3

2.2        Jenis-jenis Lembaga Keuangan Internasional 3

2.2.1    Bank Dunia. 3

2.2.2    International Monetary Fund (IMF) 5

2.2.3    Islamic Development Bank (IDB) 7

2.2.4    Asian Development Bank (ADB)  9

2.3       Fungsi dan Tujuan Lembaga keuangan Internasional  9

2.4       Peran Lembaga Keuangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia  10

2.4.1    Peran World Bank dalam Perekonomian Indonesia   10

2.4.2    Peran IMF terhadap Perekonomian Indonesia  15

2.4.3    Peran IDB terhadap Perekonomian Indonesia  20

2.4.4    Peran ADB untuk Indonesia  21

BAB III PENUTUP. 23

3.1        Simpulan 23

3.2        Saran. 23

DAFTAR PUSTAKA.. 25

REFERENSI………………………………………………………………………25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak artinya, dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Kemudian bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersil, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan swasta.

Ada beberapa lembaga keuangan internasional yang penting kaitannya dengan lembaga perbankan di Indonesia, walaupun secara umum peranan dari lembaga keuangan internasional tersebut lebih banyak dirasakan dalam sektor pemerintahan, namun dapat dilihat bagaimana sektor swasta (perbankan) dapat pula merasakan pentingnya peranan yang dimainkan melalui lembaga-lembaga tersebut.

Dalam pembahasan ini akan mengenai Lembaga Keuangan Internasional antara lain : Bank Dunia (Wordl Bank) , International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IDB), dan Asian Development Bank (ADB).

1.2  Rumusan Masalah

1.      Apa yang dimaksud lembaga keuangan internasional?

2.      Sebutkan jenis lembaga keuangan internasional?

3.      Apakah tujuan dan fungsi lembaga keuangan internasional?

4.      Bagaimana peran  lembaga keuangan Internasional terhadap perekonomian Indonesia?

1.3  Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter yang membahas tentang Lembaga Keuangan Internasional.

Tujuan karya tulis adalah sebagai berikut:

1.      Mengetahui pengertian lembaga keuangan internasional.

2.      Memberikan informasi kepada mahasiswa dan masyarakat tentang bentuk bentuk lembaga keuangan internasional

3.      Mendeskripsikan manfaat dari lembaga keuangan internasional.

4.      Memberikan informasi tentang peran lembaga keuangan internasional terhadap perekonomian internasional

1.4  Batasan Masalah

1.      Penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo

2.      Penghitungan banjir rencana ini hanya dengan menganalisis curah hujan.

1.5  Manfaat Penelitian

Dengan melakukan analisis curah hujan untuk pendugaan debit puncak dengan metode rasional dikawasan rawan banjir, diharapkan akan memberikan manfaat berupa:

.

BAB II

PEMBAHASAN

2   

2.1  Pengertian Lembaga Keuangan

 Pengertian Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara, dan merupakan subyek hukum internasinal. Pemiliknya atau pemegang saham umumnya pemerintah nasional, meski lain lembaga – lembaga internasional dan organisasi lain kadang – kadang sosok sebagai pemegang saham.

Sedangkan Menurut Kasmir lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya.

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society ( sejenis koperasi di Inggris) , Credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun dan bisnis serupa. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan,dan lain-lain).

2.2  Jenis Lembaga Keuangan Internasional 

2.2.1        Bank Dunia

Bank Dunia Merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Menurut Articles Of Agreement Bank Dunia seluruh keputusan harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Bank Dunia berbeda dengan group bank dunia (world Bank Group) dimana bank dunia hanya terdiri dari dua lembaga yaitu Bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan, sedangkan asosiasi pembangunan nasional. Sementara Group Bank Dunia mencakup dua lembaga tersebut ditambah lagi 3 (dalam diah:2012), yaitu:

1)      IBRD (International Bank for Reconstruction & Development), memberi pinjaman dan bantuan pembangunan bagi negara berpenghasilan menengah.

2)      IDA (International Development Association) memberi kredit lunak dan mitra pembangunan untuk negara miskin.

3)      IFC (International Finance Corporatation) memberi bantuan pembiayaan investasi bagi negara berkembang.

4)      MIGA (Multilateral Invesment Guarantee Agency) memberi pinjaman, pengembangan skill dan sumber daya perlindungan kepada investor atas risiko politik.

5)      ICSID (International Centre for the Settlement of Investrment Dispute) memberi bantuan arbitrasi dan penyelesaian atas permasalahan investor dengan negara, dimana lembaga ini berinvestasi.

Tujuan pembentukan Bank Dunia :

1.      Merekontruksi dan membangun daerah yang rusak karena peperangan dan pembangunan ekonomi di negara-negara yang belum maju, dengan jalan memberikan fasilitas-fasilitas dalam investasi modal untuk tujuan-tujuan produktif.

2.      Memajukan investasi dari luar negeri (suatu negara) dengan memberikan jaminan atau ikut serta dalam investasi swasta tersebut dengan modal sendiri (yang bersumber dari kontribusi pemerintah  negara-negara asing dan mobilitas modal swasta) atau dengan modal yang diperoleh dari penjualan obligasi.

3.      Memajukan perdagangan internasional dan neraca pembayaran yang seimbang.

4.      Mengadakan koordinasi dengan pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh  atau melalui bdan-badan internasional lain.

Bank dunia memberi pinjaman dengan tarif preporsional kepada negara – negara anggota yang sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya pihak bank juga meminta bahwa langkah – langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya tindak korupsi dapat dibatasi atau demokrasi dikembangkan. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada koferensi yang berlangsung pada 1 Juli – 22 Juli 1944 dikota Bretton Wods. Markas Bank Dunia berada di Washington DC Amerika Serika. Secara teknis dan struktural Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB, namun secara operasional sangat berbeda dari badan – badan PBB lainnya.

2.2.2        International Monetary Fund (IMF) 

Dana Moneter Internasional (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab didalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah – masalah keseimbangan neraca keuangan masing – masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara – negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan – kebijakan tertentu, misalnya privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Dari negara – negara anggota PBB yang tidak menjadi anggota IMF dalah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, Monako, Tuvalu, dan Nauru.

IMF dijuluki organisasi internasional paling berkuasa di abad 20, yang sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan sebagian besar penduduk bumi. Ada pula yang mengolok – ngolok IMF sebagai singkatan dari “Institute Of Mistery and Famine” (Lembaga Kesengsaraan dan Kelaparan). Sebagaimana halnya Bank Dunia, lembaga ini dibentuk sebagai hasil kesepakatan Bretton Wods setelah perang dunia II. Menurut pencetusnya, Keynes dan Dexter White tujuannya adalah menciptakan lembaga demokratis yang menggantikan kekuasaan para bankir san pemilik modal internasional yang bertanggung jawab terhadap resesi ekonomi pada dekade 1930an, akan tetapi peran itu sekarang berbalik 180 derajat setelah IMF dan Bank Dunia menerapkan model ekonomi neo-liberal yang menguntungkan para pemberi pinjaman, bankir swasta dan investor internasional.

Tujuan IMF

Dalam status pendirian IMF disebut enam tujuan yang ingin dicapai oleh IMF, yaitu :

1)      Untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga

2)      Untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia

3)      Untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing

4)      Untuk mengurangi dan membatasi praktek – praktek pembatasan terhadap pembayaran internasional

5)      Untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang dibutuhkan guna mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang sifatnya semnetara sampai dapat diatasi dengan jalan menyesuaikan tingginya kurs devisa.

6)      Untuk memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran.

Tujuan pembentukan IMF tercantum dalam Articles of agreement adalah :

1.      Merupakan pusat permanen dalam berbagai pertemuan atau perundingan pencapaian kerjasama internasional di bidang keuangan (moneter).

2.      Membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggotanya.

3.      Mengupayakan tercapainya stable of exchange rate dan meniadakan competitive depresiation.

4.      Mengeliminir adanya exchange retriction yang dapat mengganggu perdagangan internasional.

5.      Membantu negara-negara anggota yang mengalami kesukaran dalam pembayaran luar negerimelalui pemberian pinjaman.

6.      Mengurangi waktu dan besarnya ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran negara anggota dengan menyiapkan sumber dana jangka pendek.

2.2.3        Islamic Development Bank (IDB) 

Islamic Development Bank (IDB) adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 (15 syawal 1395 H) oleh negara – negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Kantor pusatnya terletak di Jeddah Arab Saudi, sedangkan untuk kantor regionalnya telah dibuka di Rabat Maroko (1994), Kuala Lumpur Malaysia (1994), Almaty Kazajhstan (1997), dan Dakar Senegal (2008). IDB juga memiliki perwakilan di 12 negara yaitu Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Guinea Conakry, Indonesia, Iran, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sudan, Uzbekistan dan Yaman.

1)      Fungsi IDB

Fungsi IDB adalah memberikan pinjaman untuk proyek – proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB juga mendirikan dan mengoperasikan dana khusus untuk tujuan tertentu seperti dana bantuan untuk masyarakat muslim dinegara – negara non-anggota IDB dan berwenang untuk menerima dana dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber daya keuangan syariah yang kompatibel. Hal ini juga dituntut dengan tanggung jawab untuk membantu dalam promosi perdagangan luar negri terutama dalam barang – barang modal diantara negara anggota yakni memberikan bantuan teknis kepada negara – negara anggota dan memperluas fasilitas pelatihan untuk personil yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di negara- negara muslim untuk menyesuaikan diri dengan syariah.

2)      Tujuan IDB

Untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara – negara anggota dan masyarakat muslim baik secara perorangan maupun bersama – sama sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yaitu hukum islam.

3)      Visi dan Misi IDB

Demi mencapai tujuaannya IDB memiliki visi untuk menjadi leader dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi di negara – negara anggota dan masyarakat muslim dinegara – negara non anggota sesuai dengan prinsip syariah. Disamping itu, IDB juga memiliki misi untuk mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi islam, perbankan dan keuangan dan meningkatkan kerja sama antara negara – negara anggota melalui mitra pembangunan IDB.

4)      Keanggotaan dan Prinsip Operasional IDB

1.                    Negara anggota

Saat ini keanggotaan IDB terdiri dari 56 negara, syarat dan kondisi dasar untuk keanggotaan adalah bahwa negara calon anggota harus menjadi anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), membayar kontribusi kepada modal bank dan bersedia menerima syarat – syarat dan kondisi sebagaimana dapat diputuskan oleh Dewan Gubernur IDB. Setiap negara anggota dewan diwakili oleh seorang gubernur dan gubernur alternatif, setiap anggota memiliki 500 suara dasar ditambah 1 suara untuk setiap saham berlangganan. Secara umum keputusan diambil oleh Dewan Gubernur berdasarkan mayoritas hak suara yang terwakili dalam pertemuan. Dewan Gubernur bertemu sekali setiap tahun untuk meninjau kegiatan Bank untuk tahun sebelumnya dan untuk memutuskan kebijakan masa depan.

2.                   Prinsip operasional

a.         IDB menjadi khalifah (pelopor) pembangunan berdasarkan landasan islam

b.        IDB proaktif

c.         IDB selalu menjaga hubungan dan berusaha meningkatkan kerjasama

d.        IDB menjadikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai target sebelum menyusunnya menjadi program

e.         IDB berkonsultan dengan intens kepada setiap stakeholders dalam setiap program yang diajukan

3.                   Fokus Kerjasama

a.          Pembangunan manusia

b.        Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan

c.         Pembangunan infrastruktur

d.        Kejasama perdagangan antar negara anggota

e.         Pembangunan sektor swasta

5)      Klasifikasi aktivitas pemberian bantuan IDB adalah :

a.       Ordinary Operation ; berupa pinjaman, equity participation, leasing dan installment sale.

b.      Foreign Trade Financing ; berupa pemberian bantuan pada negara-negara anggota untuk pembiayaan impoort bahan baku.

c.       Special Operation ; berhubungan dengan proyek-proyek yang dibiayai oleh Special Assistance Account.

2.2.4        Asian Development Bank (ADB) 

Asian Development Bank (ADB) Adalah sebuah Bank Internasional yang berkantor dipusat filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara – negara miskin. ADB juga didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 di Manila, piagam pendiriannya ditandatangani oleh perwakilan dari 31 negara.

Pada awalnya pendirian ADB hanya beranggotakan 31 negara dan saat ini berkembang menjadi 59 negara yang terdiri dari 43 negara kawasan Asia dan 16 negara diluar Asia. Kantor pusat ADB berkedudukan di Manila Philipina memiliki 22 kantor cabang / perwakilan di beberapa negara Asia dan USA.

1)      Tujuan ADB

a.     Memberikan pinjaman dan melakukan investasi modal untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang

b.     Memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan

c.      Mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta untuk tujuan pembangunan

d.     Membuat tanggapan terhadap permintaan tenaga teknik dari negara anggota dalam rangka koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan.

2.3  Fungsi dan Tujuan Lembaga keuangan Internasional 

2.3.1        Fungsi Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga resiko dari para investor beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan.

2.3.2        Tujuan Lembaga Keuangan Internasional

a.       Membantu negara – negara asia khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan antara lain : menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negri.

b.      Memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara – negara asia khususnya yang masih terbelakang.

c.       Memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai dan melaksanakan berbagai program / proyek pembangunan termasuk memformulasikannya usulan proyek.

2.4  Peran Lembaga Keuangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia

2.4.1        Peran World Bank dalam Perekonomian Indonesia (dalam zulfahmi :2009)

 Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai "specialized agency". Bank Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah AS dan Inggris. Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali perekonomiannya.

Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik. Era 1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada Bank Dunia meningkat 20% setiap tahunnya.

1)      Kinerja Bank Dunia di Indonesia

Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Sejak saat itu hingga saat ini, Bank Dunia telah membiayai lebih dari 280 proyek dan program pembangunan senilai 26,2 milyar dollar atau setara dengan Rp243,725 triliun (dengan kurs Rp9.302 per USD). Menurut Managing Director The World Bank Group, Ngozi Okonjo (30/1/2008), pinjaman tersebut telah digunakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan energi, industri, dan pertanian. Sementara yang sektor yang paling mendominasi selama 20 tahun pertama yakni infrastruktur yang pemberiannya kepada masyarakat miskin. Total hutang Indonesia kepada Bank Dunia adalah 243,7 Trilyun rupiah dan total hutang pemerintah Indonesia kepada berbagai pihak mencapai 1600 Trilyun rupiah.

(dalam Anggoro :2008) menulis, ada beberapa tugas Bank Dunia di Indonesia. Pertama, memimpin Forum CGI. Aggota CGI (Consultative Group meeting on Indonesia) adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. CGI "membantu" pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara dan lembaga donor.
            Tugas kedua Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar, bekerjasama dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Tugas Bank Dunia yang lain adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan kebijakan yang memihak pada perusahaan-perusahaan besar.

Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia, antara lain dalam bentuk hutang proyek dan hutang dana segar.

a.Hutang Proyek
            Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit. Namun sayangnya, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memasarkan barang dan jasa dari negara - negara pemegang saham utama, seperti Amerika,Inggris,Jepang dan lainnya kepada Indonesia. 

b. Hutang Dana Segar
            Hutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program Penyesuaian Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang bentuknya, antara lain:

1.Swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga - lembaga pendidikan
2. Deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor
3.Pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: beras, listrik, pupuk dan rokok.
4. Menaikkan tariff telepon dan pos
5. Menaikkan harga bahan bakar (BBM)
         Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terus mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutng dan bunganya. Sebagai illustrasi, dapat kita lihat data APBN 2004 dimana pemerintah mengalokasikan Rp 114.8 trilyun (28% dari total anggaran) untuk belanja daerah, Rp 113.3 trilyun untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri (27% dari total anggaran), dan subsidi hanya Rp 23.3 trilyun (5% dari total anggaran). Dari ketiga komponen anggaran belanja tersebut, anggaran belanja daerah dan subsidi masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp 2 trilyun dan Rp 2.1 trilyun.

 Sedangkan alokasi untuk pembayaran utang mengalami kenaikan sebesar Rp 14.1 trilyun.

Komposisi dalam anggaran belanja negara tersebut mencerminkan besarnya beban utang tidak saja menguras sumber-sumber pendapatan negara, tetapi juga mengorbankan kepentingan rakyat berupa pemotongan subsidi dan belanja daerah. Karena itu, meski Bank Dunia memiliki semboyan "working for a world free of poverty", namun meski telah lebih dari 60 tahun beroperasi di Indonesia, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2009, ada 31,5 juta penduduk miskin di Indonesia.

(dalam Anggoro:2008), peneliti dari Institute of Global Justice, menulis, kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia adalah sebagai berikut:

1.      Kerugian dalam bidang ekonomi
- Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia)
- Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.
- Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar "biaya konsultasi" kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.

- Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.
- Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon.

2.      Kerugian dalam bidang politik
- Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia.

 Hal ini juga diungkapkan ekonom ( dalam Rizal Ramli :2009), "Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia."

Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam menyeret Indonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke dalam jebakan hutang, diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya, "Economic Hit Men". Perkins adalah mantan konsultan keuangan yang bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan proyek-proyek insfrastruktur di negara-negara berkembang yang dananya berasal dari hutang kepada Bank Dunia, IMF, dll.
            Mengenai pekerjaannya itu, (dalam Perkins 2004: 13-16) menulis, "...saya mempunyai dua tujuan penting. Pertama, saya harus membenarkan (justify) kredit dari dunia internasional yang sangat besar jumlahnya, yang akan disalurkan melalui Main dan perusahaan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster) melalui proyek-proyek engineering dan konstruksi raksasa.

Kedua, saya harus bekerja untuk membangkrutkan negara-negara yang menerima pinjaman raksasa tersebut (tentunya setelah mereka membayar Main dan kontraktor Amerika lainnya), sehingga mereka untuk selamanya akan dicengkeram oleh para kreditornya, dan dengan demikian negara-negara penerima utang itu akan menjadi target yang mudah ketika kita memerlukan yang kita kehendaki seperti pangkalan-pangkalan militer, suaranya di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.

Dalam wawancaranya dengan Democracy Now! Perkins mengatakan, "Pekerjaan utama saya adalah membuat kesepakatan (deal-making) dalam pemberian hutang kepada negara-negara lain, hutang yang sangat besar, jauh lebih besar daripada kemampuan mereka untuk membayarnya. Salah satu syarat dari hutang itu adalah-contohnya, hutang 1 milyar dolar untuk negara seperti Indonesia atau Ecuador-negara ini harus memberikan 90% dari hutang itu kepada perusahaan AS untuk membangun infrastruktur, misalnya perusahaan Halliburton atau Bechtel. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini kemudian akan membangun jaringan listrik, pelabuhan, atau jalan tol, dan ini hanya akan melayani segelintir keluarga kaya di negara-negara itu.

Orang-orang miskin di sana akan terjemak dalam hutang yang luar biasa yang tidak mungkin bias mereka bayar."

Untuk kasus Ekuador, Perkins menulis, negara itu kini harus memberikan lebih dari 50% pendapatannya untuk membayar hutang. Hal itu tentu tak mungkin dilakukan Ekuador. Sebagai kompensasinya, AS meminta Ekuador agar memberikan ladang-ladang minyaknya kepada perusahaan-perusahaan minyak AS yang kini beroperasi di kawasan Amazon yang kaya minyak.
            Tak heran bila kemudian ekonom Joseph Stiglitz pada tahun 2002 mengkritik keras Bank Dunia dan menyebutnya "institusi yang tidak bekerja untuk orang miskin, lingkungan, atau bahkan stabilitas ekonomi". Dengan demikian, menurut Stiglitz, Bank Dunia pada prakteknya menyalahi tujuan didirikannya bank tersebut, sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, yaitu untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan menjaga kestabilan ekonomi.

Melihat kinerja seperti ini, menurut (dalam Anggoro :2008), Bank Dunia sesungguhnya telah melanggar Piagam PBB yang menyebutkan, "to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples". Dengan kata lain, Bank Dunia sebagai salah satu organ PBB mendapatkan mandat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Bank Dunia malah memfokuskan operasinya pada penguatan pasar dan keuangan melalui ekspansi ekonomi perusahaan multinasional, dan membiarkan Indonesia selalu berada dalam jeratan hutang tak berkesudahan

2.4.2        Peran IMF terhadap Perekonomian Indonesia (dalam Matthew:2009)

Setelah krisis ekonomi 1997 peran IMF dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia sangat kuat. Kekuatan pengaruh kebijakan IMF tersebut berhasil menjatuhkan rezim Suharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid. Bahkan pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, nyaris menyerahkan bulat-bulat kedaulatan kebijakan ekonomi pemerintah kepada IMF. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga-lembaga keuangan internasional (berbasis di Washington dan didominasi oleh AS dan negara-negara barat lainnya) telah melakukan kontrol yang ketat terhadap kebijakan ekonomi negara Indonesia sejak 1966.

Ketika perekonomian Indonesia menghadapi krisis sepanjang dekade 50-an dan tahun-tahun pertama 60-an, AS dan Bank Dunia melobi pemerintahan Soekarno untuk menerima tawaran pinjaman besar kepada Indonesia. Syarat pinjaman tersebut adalah pemerintah Indonesia menjalankan langkah-langkah penghematan sangat ketat dan men-denasionalisasi-kan sektor ekonomi yang semula dimiliki pihak asing. Tawaran Bank Dunia itu ditolak oleh Presiden Soekarno dalam sebuah rapat akbar di Jakarta dengan seruan: "Go to hell with your aid!".

Tidak lama kemudian kedudukan Soekarno sebagai presiden digantikan oleh Soeharto. Bersamaan dengan itu pula pada Oktober 1966, pemerintahan Soeharto menjalankan program stabilisasi yang dirumuskan dengan bantuan IMF dan menghapus semua langkah-langkah nasionalisasi pemerintahan Soekarno. Program tersebut adalah menghapuskan semua diskriminasi terhadap investasi asing dan semua perlakuan istimewa pada sektor publik. Termasuk menghapuskan sistem kontrol mata uang asing yang diberlakukan oleh rezim Sukarno. Kemudian IMF juga membatasi belanja pemerintah agar tidak melebihi 10% dari pendapatan nasional. Lalu diikuti dengan lahirnya Undang-undang Investasi Asing pada 1967. Undang-undang ini memberikan masa bebas pajak lima-tahun bagi para investor asing dan keringanan pajak selama lima tahun berikutnya.

Kontrol terhadap kebijakan ekonomi rezim Soeharto dijalankan oleh IMF dan Bank Dunia melalui Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang kemudian berganti nama menjadi CGI (Kelompok Negara dan Lembaga Kreditor untuk Indonesia). Badan ini lahir sebagai hasil diskusi diantara para kreditor Indonesia pada 1966. Pada 1967, badan tersebut beranggotakan Amerika Serikat Serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, dan Australia, serta IMF dan Bank Dunia.

Tiap tahun Bank Dunia menyiapkan sebuah laporan tentang kinerja mutakhir Indonesia yang didiskusikan dalam rapat IGGI, yang juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Indonesia. Beberapa bulan setelah pembahasan tersebut, IGGI mengadakan rapat kedua untuk memperkirakan seberapa besar bantuan (pinjaman) yang akan diberikan kepada Indonesia. Antara 1967 dan 1997, IMF dan Bank Dunia telah membuat perekonomian Indonesia sedemikian terbuka untuk didikte oleh pemodal Barat (khususnya dari Amerika Serikat Serikat) melalui dorongan untuk menjalankan deregulasi dan swastanisasi.

Pada pertengahan 1997 Indonesia mengalami krisis yang parah dan puluhan juta orang terdepak ke bawah garis kemiskinan. Namun IMF dan Bank Dunia tetap memaksa pemerintah Indonesia untuk memangkas pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial (subsidi), melakukan deregulasi ekonomi dan menjalankan privatisasi perusahaan milik negara. Di samping itu pemerintah didesak pula untuk melegitimasi upah rendah. Seluruh tekanan itu justru meluaskan kemiskinan. Seorang birokrat senior IMF mengaku bahwa seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan investor asing, yang tidak lain adalah perusahaan-perusahaan besar di negara pemegang saham utama lembaga ini.

Pelayanan ini diberikan dengan cara membukakan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor dan pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan. Termasuk menghilangkan subsidi pada listrik, tarif telepon dan bahan bakar minyak. Padahal menurut Bank Dunia, setengah dari seluruh rakyat Indonesia berpeluang 50:50 untuk jatuh miskin tahun itu. Sepertiga dari seluruh rakyat Indonesia tidak mempunyai akses untuk memperoleh air bersih atau layanan kesehatan atau tidak menamatkan sekolah dasar. Namun lembaga pemberi utang ini tetap saja memperburuk situasi ini dengan mengharuskaan pemerintah memotong belanja publik dan mengurangi tingkat pertumbuhan lapangan kerja dengan alasan untuk menjadikan perekonomian lebih efisien.

Yang tak kalah menarik yang perlu dikritik dari peran IMF adalah ketika lembaga ini bahkan ingin ikut campur sampai masalah-masalah detail praktek kebijakan ekonomi bahkan merambah pada kebijakan politik dari negara-negara yang dibantunya. Untuk kasus negara kita, mulai dari cengkeh dan tarif nol persen untuk beras, sampai skandal Bank Bali, audit Pertamina, mengurus RUU anti korupsi, konflik pasca penentuan pendapat di Timtim, kasus Atambua, mengejar 20 debitor terbesar, revisi APBN, mempersoalkan pergantian menko dan kepala BPPN, pasal-pasal amandemen UU BI dan yang lainnya, semuanya IMF ingin campur tangan.

Selanjutnya apa yang kita peroleh dengan menerapkan resep-resep ekonomi IMF tersebut? Pertama, penerapan rezim kurs mengambang bebas. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa penguatan kurs selama era penerapan rezim kurs mengambang bebas yang terjadi selama era 1997-sekarang adalah karena faktor-faktor politik yang tak bisa diprediksi dan non manageable. Sangat riskan mewujudkan pemulihan ekonomi kalau faktor penting seperti kurs rupiah yang stabil dan kuat terwujud oleh faktor-faktor yang non manageable dan unpredictable tersebut. Ini akan menyulitkan para pembuat kebijakan dalam memprediksi dampak kebijakan-kebijakan fiskal dan moneternya terhadap kurs rupiah dan selanjutnya pada variabel-variabel ekonomi lainnya seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, ekspor-import dan lain-lain.
Di sisi lain regime exchange rate yang kita anut tersebut memang sangat kondusif untuk berkembangnya spekulasi perusak stabilitas dan munculnya bermacam gangguan terhadap pasar uang (dalam Salvatore :1996). Salvatore mengatakan, regime nilai tukar yang cenderung mengambang bebas ini membuat perilaku para pedagang valas terpacu untuk berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan. Jika mereka tahu bahwa suatu mata uang akan mengalami depresiasi, maka mereka segera menjual mata uang tersebut karena mengharapkan depresiasi itu berlangsung terus, tanpa menghiraukan dampak jangka panjangnya. Bila penjualan secara besar-besaran ini terus terjadi, maka depresiasi yang masih dalam tahap rencana itu pun memang benar-benar akan berlangsung terus. Dampak buruknya bagi negara yang mata uangnya terdepresiasi dengan cara demikian, akan merangsang timbulnya keyakinan akan terjadinya inflasi dan akan mendorong kenaikan tingkat harga serta upah, sehingga pada akhirnya juga memacu depresiasi lebih lanjut. Negara yang bersangkutan akan terjebak dalam ”lingkaran setan” depresiasi dan inflasi.

Kedua, kebijakan moneter ketat, kebijakan ini telah banyak dikritik pedas para pengamat dan pelaku bisnis. Yang jelas kebijakan ini telah mematikan sektor riil karena sulitnya tersedia dana investasi dengan suku bunga rendah yang berdampak lanjut meningkatkan jumlah pengangguran. Disamping kebijakan tersebut juga membebani APBN. Sedangkan misi kebijakan moneter ketat untuk menekan inflasi dan capital outflow masih harus diklarifikasikan kontribusinya untuk Indonesia karena; pertama, inflasi di negara kita bukan hanya masalah moneter, tetapi juga bisa karena faktor distorsi di sektor riil, misalnya karena praktek-praktek monopoli atau oligopoli, ganjalan distribusi, KKN (transaction cost) yang tinggi yang dikenal dengan istilah supply side inflation atau inflasi yang terjadi karena rupiah yang tetap terpuruk dibandingkan dolar sehingga input produksi industri Indonesia yang pada umumnya dari luar negeri dan harus dibeli dengan dolar, menjadi naik nilainya ketika dirupiahkan, akibatnya barang-jasa yang input produksinya impor tersebut juga akan naik (import inflation).

Kedua kebijakan suku bunga tinggi untuk menekan capital outflow juga masih dipertanyakan. Karena informasi yang dapat kita tangkap dari kalangan dunia usaha, masuknya modal asing ke dalam negeri lebih besar karena masalah country risk khususnya stabilitas sosial politik dan keamanan dan law enforcement.

Ketiga, kebijakan penerapan fiskal ketat dan liberalisasi perdagangan dan sistem finansial yang termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan seperti pencabutan subsidi, penggenjotan pajak, privatisasi dan penjualan aset-aset perusahaan domestik secara murah dan jor - joran. Yang didapat dari kebijakan seperti ini adalah rakyat semakin sengsara karena subsidi mereka dihapuskan dan daya beli turun, tetapi penghematan uang negara tetap tidak terwujud karena korupsi tetap merajalela. Di sisi lain dengan penjualan aset domestik yang jor - joran ke pihak asing hanya berdampak pihak asing akan semakin menentukan formulasi kebijaksanaan ekonomi dan sosial Indonesia dan penguasaan devisa pun akan berada di tangan mereka dengan intensitas yang lebih besar.

Dan mungkin yang terakhir adalah membuat Indonesia berhutang sampai jumlah yang fantansis, yaitu Rp. 1.800 Trilyun. Hal ini membuat rakyat bahkan yang masih balita, menanggung sekitar Rp. 90 juta per orang. Paket – paket kebijakan yang disarankan IMF yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah krisis yang terjadi 1997 tidak tercapai. Malah hanya membuat pemerintah pusing untuk membayar tagihan hutang setiap periode jatuh temponya

2.4.3        Peran IDB terhadap Perekonomian Indonesia

(dalam Kompas:2004) - Presiden Islamic Development Bank (IDB) Ahmad Mohamed Ali menyatakan akan semakin mempererat kerja sama dan memberikan dukungan kepada Indonesia dalam meningkatkan pembangunan ekonominya, khususnya di sektor finansial berbasis syariah, setelah Indonesia keluar dari Dana Moneter Internasional. IDB sebagai international financing institution seperti halnya Asean Development Bank atau World Bank  sebagai bank pembangunan yang berfungsi untuk mendorong dan membiayai proyek pembangunan negara-negara. Perbedaan IDB dan ADB terletak pada landasan dan falsafahnya. IDB  menganut islamic finance, sedangkan ADB conventional finance.

Peran IDB di Indonesia secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yakni:

         Diarahkan untuk proyek pembangunan seperti infrastruktur, universitas dan lain sebagainya.

         Ditujukan untuk mendorong perkembangan islamic finance di Indonesia. IDB akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan sistem finansial syariah, yang merupakan sistem yang sangat adil dengan akuntabilitas yang sangat tinggi dan transparan.IDB akan memberikan dukungan finansial untuk pembangunan proyek-proyek guna meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia.Sudah banyak universitas yang dibangun melalui pembiayaan IDB salah satunya IAIN. Dari sektor pendidikan tersebut IDB secara tidak langsung mendorong sumberdaya manusia syariah. Kegiatannya juga melingkupi training, pemberian beasisiwa bagi warga yang tertarik dengan ekonomi syariah.

Salah satu hambatan secara umum perkembangan keuangan syariah adalah sdm disamping kemampuan bank syariah itu sendiri untuk melakukan pebetrasi pasar. Faktor SDM bisa dimaklumi karena keuangan syariah masih relatif baru sehingga kehadirannya pada kurikulum pendidikan masih terbatas. (dalam novie:2011)

2.4.4        Peran ADB untuk Indonesia ( dalam klndepkeu 2010)

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2000, jumlah komitmen pinjaman ADB kepada Indonesia  mencapai US$17.152.405.000,00, dengan perincian Pinjaman Biasa (Ordinary Loan) sebesar US$16.219.871.000,00 dan Pinjaman Lunak (Asian Development Fund) sebesar US$932. 534.000,00. Dari jumlah komitmen tersebut, total pinjaman yang sudah ditarik adalah sebesar US$10. 819.529.000,00, dengan perincian Pinjaman Biasa sebesar US$10.096.959.000,00 dan Pinjaman Lunak sebesar US$722.570.000,00.

Dalam perkembangannya,bantuan ADB yang diterima dirasakan mengandung persyaratan yang semakin berat.Bantuan ADB dengan persyaratan lunak telah berubah menjadisemakin berat suku bunganya karena saat ini pinjaman biasa dalam OCR dikenakan front end fee yang pada saat sebelum krisis hal ini tidak ada.Dengan adanya front end fee,jumlah pinjaman yang diterima tidak sebesar total pinjaman yang disepakati.

Perubahan ini terutama disebabkan oleh perkembangan pasar kredit internasional dan terbatasnya dana murah ADB yang tersedia. Bantuan ADB hanya diprioritaskan kepada negara-negara anggota baru ADB untuk wilayah Asia yang digolongkan sebagai negara peminjam (borrowing members) yang benar-benar sangat membutuhkan dana tersebut untuk memulihkan kembali perekonomian di negaranya.

Sementara itu, seiring dengan keadaan ekonomi Indonesia yang dianggap semakin baik telah menimbulkan perubahan sikap negara atau badan pemberi bantuan termasuk ADB terhadap Indonesia. Indonesia dianggap tidak layak lagi untuk memperoleh bantuan ADB dengan persyaratan lunak. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk menempuh kebijaksanaan dan strategi penerimaan bantuan ADB dengan sangat hati-hati.

Bantuan ADB berperan sebagai salah satu alternative sumber pembiayaan pembangunan di samping sumber lainnya berupa tabungan pemerintah,tabungan masyarakat dan investasi modal asing, serta sumber didalam negeri lainnya. Sejalan dengan itu, bantuan ADB tersebut digunakan sebagai pelengkap dari keseluruhan pembiayaan pembangunan nasional yang pemanfaatannya sebagian besar untuk membiayai pembangunan proyekproyek prasarana, sarana dan proyek lain yang produktif dan sesuai dengan pentahapan pembangunan dalam Pembangunan Lima Tahun (PELITA) baik yang bersifat proyek fisik maupun nonfisik

Pelaksanaan Bantuan ADB di Indonesia

Pelaksanaan bantuan yang bersumber dari ADB diarahkan pada penciptaan pelayanan umum dan sarana penunjang termasuk modernisasi bidang komunikasi dan serta peningkatan pendidikan dan jasa angkutan. Pinjaman tersebut juga diarahkan pada pengembangan dan perluasan usaha industri yang telah ada yakni sektor perkebunan, pertanian,perhubungan, dan industri untuk pemeliharaan prasarana dan sarana seperti pabrik semen danbesi baja.

Selain itu bantuan juga diarahkan pada pengembangan berbagai industri yang menunjang pertanian seperti pabrik pupuk dan peralatan pertanian, pengembangan industri dasar dan pembentukan industri baru guna menunjang sektor pertanian, peternakan,perkebunan, pertambangan, per dagangan, dan perluasan pemanfaatan sumber-sumber daya alam lainnya.

Bantuan ADB juga disalurkan melalui perbankan untuk membangun perumahan, pengembangan dan pembinaan usaha-usaha kecil dan menengah yang bersifat padat karya

BAB III

PENUTUP

3   

3.1  Simpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan internasional yang ada berfungsi untuk membantu masalah – masalah yang dihadapi negara-negara berkembang dan anggotanya. Lembaga keuangan internasional terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing memiliki fungsi, tujuan, peran masing-masing.

Lembaga keuangan internasional terdiri dari : Bank Dunia (Wordl Bank) , International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IDB), dan Asian Development Bank (ADB). Keempat lembaga keuangan ini memiliki tugas dan tujuan membantu masalah finansial tiap-tiap Negara didunia. Akan tetapi, masing-masing keempat lembaga ini berbeda cara dalam menangani financial tiap-tiap Negara.

3.2  Saran

Menyadari penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan isi makalah dengan sumber-sumberyang lebih banyakyang tentunya dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir (2009). Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, edisi Revisi .Jakarta: Rajawali Pers.

Suyatno, Thomas (2007). Kelembagaan Perbankan, edisi ketiga.Jakarta:Gramedia Pustaka Umum.

Mangani, Ktut Silvanita (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Erlangga.

Huko, Yuliana (2012). Lembaga Keuangan Internasional. Diperoleh 28 Maret 2018, dari : https://www.scribd.com/doc/169318314/lembaga-keuangan-internasional

http://diahayuastriniwebblog.blogspot.com/2012/04/lembaga-keuangan-internasional-dan.html

http://dhesy-dhessy.blogspot.com/2012/07/lembaga-keuangan-internasional.html

http://filsufgaul.wordpress.com/2012/06/13/lembaga-keuangan-dunia-indonesia-menuju-globalisasi/

REFERENSI

.